Jurnaldesa.id | Jakarta – Hingga hari Senin (15/7), dari data permohonan kepala daerah yang berhasil dikumpulkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tercatat sudah 1.963 desa, 556 kecamatan, dan 79 kabupaten yang terdampak kekeringan.
“Itu berada di Pulau Jawa, Bali, NTB, dan NTT,” ungkap Kepala BNPB Doni Monardo dalam keterangan kepada wartawan usai mengikuti Rapat Terbatas tentang Antisipasi Dampak Kekeringan, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (15/7).
Doni menambahkan, “oleh karenanya, BNPB tidak bisa sendirian. Perlu kerja sama dengan beberapa lembaga khususnya BMKG, BPPT, dan TNI.” Dijelaskan Kepala BNPB, bahwa teknologi modifikasi cuaca ini tergantung keadaan awan. Jika awannya masih tersedia sangat mungkin hujan buatan bisa dilakukan.
Untuk jangka menengah dan panjang, Kepala BNPB mengaku telah melapor kepada Presiden tentang perlunya penyiapan bibit pohon guna menjaga lingkungan dan ketersedian sumber air. Dari beberapa pengalaman, menurut Doni, jenis pohon tertentu memiliki kemampuan menyimpan air, antara lain pohon aren dan sukun. “Kalau tiap desa punya sukun yang banyak, sangat mungkin akar sukun itu bisa mengikat air sehingga ketika kemarau panjang sumber air di desa masih terjaga.
Mengenai kebakaran hutan dan lahan, Doni Monardo mengemukakan, Presiden menekankan pentingnya pencegahan. “Mencegah jauh lebih baik dari pada operasi pemadaman,” ujarnya mengutip Presiden. Menurutnya bantuan dari TNI-Polri sangat berarti dalam pencegahan. Untuk itu tim gabungan TNI-Polri termasuk unsur relawan dari perguruan tinggi, ulama, tokoh di daerah, budayawan akan dilibatkan.
“Setiap provinsi mendapatkan alokasi sekitar 1.512 personel gabungan. Mereka akan melakukan sosialisasi tentang pentingnya upaya pencegahan. Karena dari data yang berhasil dikumpulkan, 99% kebakaran hutan dan lahan karena ulah manusia,” terang Doni.
Setiap personel yang terlibat dalam satgas ini, lanjut Doni, mendapatkan insentif sebesar Rp145.000 dan mereka bekerja sama dengan tokoh-tokoh yang ada di desa, bermalam atau menginap di desa. Hal itu diharapkan untuk melakukan pendekatan pada masyarakat agar tidak terlibat dalam upaya pembakaran.
Sementara mengenai penegakan hukum, Kepala BNPB menyebutkan, sejauh ini sudah 16 kasus yang diproses kepolisian. Diharapkan penegakan hukum adalah langkah terakhir jika upaya-upaya pencegahan tidak maksimal.
Menurut Doni Monardo, sejauh ini sudah ada 5 provinsi yang menyatakan status darurat terkait kebakaran hutan dan lahan, yaitu Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat.
Pewarta: Darmanto SM.
Editor: Djali Achmad
