Menu

Mode Gelap

Desa · 16 Jul 2019 09:00 WIB ·

BNPB: 1.963 Desa di 79 Kabupaten Terdampak Kekeringan

jurnaldesa/foto:jaysetkab (Kepala BNPB, Doni Monardo, saat menyampaikan keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta)

Jurnaldesa.id | Jakarta – Hingga hari Senin (15/7), dari data permohonan kepala daerah yang berhasil dikumpulkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tercatat sudah 1.963 desa, 556 kecamatan, dan 79 kabupaten yang terdampak kekeringan.

“Itu berada di Pulau Jawa, Bali, NTB, dan NTT,” ungkap Kepala BNPB Doni Monardo dalam keterangan kepada wartawan usai mengikuti Rapat Terbatas tentang Antisipasi Dampak Kekeringan, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (15/7).

Doni menambahkan, “oleh karenanya, BNPB tidak bisa sendirian. Perlu kerja sama dengan beberapa lembaga khususnya BMKG, BPPT, dan TNI.” Dijelaskan Kepala BNPB, bahwa teknologi modifikasi cuaca ini tergantung keadaan awan. Jika awannya masih tersedia sangat mungkin hujan buatan bisa dilakukan.

Untuk jangka menengah dan panjang, Kepala BNPB mengaku telah melapor kepada Presiden tentang perlunya penyiapan bibit pohon guna menjaga lingkungan dan ketersedian sumber air. Dari beberapa pengalaman, menurut Doni, jenis pohon tertentu memiliki kemampuan menyimpan air, antara lain pohon aren dan sukun. “Kalau tiap desa punya sukun yang banyak, sangat mungkin akar sukun itu bisa mengikat air sehingga ketika kemarau panjang sumber air di desa masih terjaga.

Mengenai kebakaran hutan dan lahan, Doni Monardo mengemukakan, Presiden menekankan pentingnya pencegahan. “Mencegah jauh lebih baik dari pada operasi pemadaman,” ujarnya mengutip Presiden. Menurutnya bantuan dari TNI-Polri sangat berarti dalam pencegahan. Untuk itu tim gabungan TNI-Polri termasuk unsur relawan dari perguruan tinggi, ulama, tokoh di daerah, budayawan akan dilibatkan.

“Setiap provinsi mendapatkan alokasi sekitar 1.512 personel gabungan. Mereka akan melakukan sosialisasi tentang pentingnya upaya pencegahan. Karena dari data yang berhasil dikumpulkan, 99% kebakaran hutan dan lahan karena ulah manusia,” terang Doni.

Setiap personel yang terlibat dalam satgas ini, lanjut Doni, mendapatkan insentif sebesar Rp145.000 dan mereka bekerja sama dengan tokoh-tokoh yang ada di desa, bermalam atau menginap di desa. Hal itu diharapkan untuk melakukan pendekatan pada masyarakat agar tidak terlibat dalam upaya pembakaran.

Sementara mengenai penegakan hukum, Kepala BNPB menyebutkan, sejauh ini sudah 16 kasus yang diproses kepolisian. Diharapkan penegakan hukum adalah langkah terakhir jika upaya-upaya pencegahan tidak maksimal.

Menurut Doni Monardo, sejauh ini sudah ada 5 provinsi yang menyatakan status darurat terkait kebakaran hutan dan lahan, yaitu Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat.

Pewarta: Darmanto SM.
Editor: Djali Achmad

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 3 kali

Baca Lainnya

Data Desa Berbasis SDGs Desa Pandu Pembangunan Desa Tepat Sasaran

28 Maret 2022 - 09:23 WIB

Desa

400 Triliun Dana Desa Digelontorkan Sejak 2015, Ini Hasilnya

28 Maret 2022 - 08:12 WIB

Dana Desa

Cerita Pembangunan Jalan Hanya di Depan Rumah Kades dan Tokoh Desa

26 Maret 2022 - 18:03 WIB

Desa

Menyandang Desa Digital Terbaik Jawa Barat, Desa Cangkingan Terus Berinovasi

18 Maret 2022 - 18:00 WIB

Desa Digital

Satu Data Kemenkeu Guna Tingkatkan Produk dan Kualitas Pelaku UMKM

18 Maret 2022 - 17:00 WIB

UMKM

Menteri Desa PDTT: Transformasi PNPM-Mpd Ke BUM Desa Bersama Agar Asetnya Punya Kepastian Hukum

18 Maret 2022 - 08:00 WIB

Desa
Trending di Bumdes