Jurnaldesa.id | Jakarta – Pemerintah melalui APBN Tahun 2020 telah mengalokasikan anggaran bagi dana desa yang cukup besar. Pada tahun 2020 mendatang, anggaran dana desa ditetapkan sebesar Rp72 triliun dari sebelumnya Rp70 triliun pada tahun 2019. Ini artinya dana desa tahun 2020 naik sebesar 2 triliun.
Saat memimpin rapat terbatas (ratas) mengenai penyaluran dana desa untuk tahun 2020 di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, 11 Desember 2019, Presiden Joko Widodo menekankan kepada jajaran terkait agar penyaluran dari alokasi anggaran tersebut benar-benar efektif dan pastikan bahwa pemanfaatan dana desa memberikan manfaat nyata bagi desa-desa.
“Dengan jumlah yang semakin meningkat saya ingatkan agar penyalurannya betul-betul efektif dan memiliki dampak yang signifikan pada desa terutama dalam percepatan pengembangan ekonomi produktif, menggerakkan industri di pedesaan, serta mengurangi angka kemiskinan di desa,” ujarnya.
Sebelumnya, selama lima tahun terakhir, pemerintah telah mengalokasikan anggaran bagi program dana desa hingga mencapai Rp329,8 triliun. Presiden memastikan bahwa alokasi anggaran tersebut akan semakin ditingkatkan demi kesejahteraan dan pengembangan ekonomi desa.
Terkait itu, Kepala Negara meminta agar penyaluran dana desa dapat dilakukan sejak awal tahun atau bulan Januari mendatang. Dalam implementasi dana desa kali ini, Presiden mengarahkan agar dana desa diberikan utamanya bagi program-program padat karya dan produktif yang memberi kesempatan kerja bagi warga-warga desa.
Sebelumnya dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat lebih terfokus pada pembangunan dan perbaikan infrastruktur pedesaan. Presiden menilai bahwa pembangunan infrastruktur desa yang dilakukan selama ini sudah cukup menjadi modal bagi pengembangan desa ke depannya.
“Penggunaan dana desa harus mulai diarahkan untuk menggerakkan sektor-sektor produktif mulai dari pengolahan pascapanen, industri kecil dan mikro yang ada di desa, budidaya perikanan, serta desa wisata,” imbuhnya. Presiden juga menyinggung soal perkembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang menurutnya harus dilakukan revitalisasi mengingat semangat utama dari Bumdes ialah sebagai penggerak perekonomian desa.
“Saya mendapat laporan bahwa terdapat 2.188 Bumdes tidak beroperasi dan 1.670 Bumdes yang beroperasi tapi belum memberikan kontribusi pada pendapatan desa. Ini tolong jadi catatan,” tuturnya. Presiden juga berpandangan bahwa Bumdes yang ada harus ditingkatkan kemampuannya serta diintegrasikan dengan rantai pasok nasional sehingga dapat memiliki akses kemitraan dengan sektor lain yang lebih besar.
Dengan cara itu diharapkan produk-produk unggulan desa dapat masuk ke dalam pasar yang jauh lebih besar. Terakhir Presiden berpesan, penggunaan anggaran dana desa yang cukup besar ini harus disertai dengan peningkatan manajemen lapangan, tata kelola, serta pengawasan yang memadai sehingga pengelolaannya semakin baik, akuntabel, dan transparan. “Pelibatan serta partisipasi warga desa dalam pengawasan dana desa sangat diperlukan,” tandasnya.
Pewarta: Yudi AS.
Editor: Djali Achmad
