JURNALDESA.ID | Pembangunan desa harus memiliki roadmap yang jelas untuk memajukan desa sekaligus memberdayakan masyarakat. Data Desa Berbasis SDGs adalah jawaban implementasi pembangunan yang berbasis data dan sesuai kebutuhan desa.
“Berdasarkan potensi yang dimiliki dan senafas dengan kearifan lokal, implementasi pembangunan yang berbasis data SDGs Desa memungkinkan desa untuk merumuskan sekaligus menjawab berbagai masalah yang di hadapi,” ujar Abdul Halim Iskandar, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), saat membuka Kongres Kebudayaan Desa II dan Konferensi Kepala Desa untuk New Rural Agenda di Jatiwangi Art Factory, Majalengka, Jawa Barat, Sabtu (27/03/2022).
Gus Halim sapaan akrab Abdul Halim Iskandar menegaskan, dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, butuh fokus serta penanganan lengkap dan terintegrasi serta berbasis data mikro yang dikumpulkan oleh desa. Sehingga implementasi pembangungan akan berdasarkan pada kebutuhan warga desa, bukan sekedar keinginan, apalagi hanya kepentingan elit desa semata.
“Seluruh perencanaan pembangunan desa baik itu infrastruktur maupun pengentasan kemiskinan akan berbasis data. Bahkan data mikro by name by address berbasis pada SDGs Desa. Revolusi perencanaan pembangunan desa berbasis data ini semakin mewujudkan pemanfaatan dana desa yang tepat sasaran dan tepat pemanfaatan,” tegasnya.
Agar diketahui, selain untuk mempersiapkan rekomendasi yang akan dibawa ke Forum KTT New Rural Agenda, Kongres Kebudayaan Desa 2022 juga berfokus untuk mendalami tiga pilar kemandirian desa. Pertama, pilar politik dan pemerintahaan. Kedua, Pilar Perekonomian desa. Ketiga, Pilar datakrasi. Pilar pertama dan kedua banyak terjadi praktik-praktik dalam tradisi berdesa, namun tidak demikian dengan pilar ketiga yakni datakrasi. Pilar ketiga masih berhenti pada bentuk konsep dan aturan yang mempunyai gap besar dalam implementasinya. Gus Halim menegaskan Data Desa Berbasis SDGs Desa adalah solusi lengkap sekaligus jawaban atas kendala tersebut.
“Data Desa Berbasis SDGs Desa merupakan data rinci berupa satu nama satu alamat warga dan keluarga, serta data wilayah terkecil di level RT. Sebagai wujud kedaulatan data desa, hanya admin desa, yaitu kepala desa dan sekretaris desa yang berhak mengunduhnya” Tegasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Majalengka Tarsono Mardiana menyampaikan pandangannya terkait desa tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur, tetapi jangkauannya begitu kompleks dan perlu dikaji secara budaya oleh masyarakat setempat agar mampu dijadikan ikon kebanggaan memajukan Indonesia.
‘’Banyak sebagian dari kita masih berpikir bahwa membangun Indonesia adalah membangun dengan infrastruktur, membangun jalan, membangun jembatan, membangun irigasi dan itu dianggap selesai. Ternyata itu adalah hal yang perlu kita gali lagi dari adat budaya kita masing-masing. Dan itu menjadi modal awal untuk menjadi fondasi kita membangun NKRI yang kita cintai ini,’’ ujar Tarsono.
Pewarta: FIK
