Jurnaldesa.id | Surabaya – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar atau Gus Halim, menegaskan bahwa kinerja perekonomian perdesaan masih menjadi penyangga ekonomi nasional terutama pasca pandemi. Sehingga prioritas pemanfaatan dana desa tahun 2022 diharapkan dapat mengarah untuk program-program pemulihan ekonomi yang sesuai kewenangan desa.
“Selain berdampak pada sektor kesehatan, Pandemi COVID-19 mengakibatkan terjadinya kontraksi ekonomi, termasuk kemiskinan di desa. Namun kabar baiknya, desa-desa sangat cepat belajar dan sigap dalam mengantisipasi penyebaran COVID-19 berikut dampak yang ditimbulkan selama pandemi ini.
Sehingga, sepanjang pandemi, desa tetap berinovasi, desa tetap bangkit, desa tetap tumbuh menapaki jalan kemandiriannya,” papar Abdul Halim Iskandar saat menjadi Keynote Speaker pada acara Pra-Muktamar Muhammadiyah dengan tema “Membangun Desa, Membangkitkan Ekonomi Lokal” secara daring, Selasa (8/03/2024).
Di forum tersebut Gus Halim menjelaskan, ada 3 prioritas anggaran dana desa di tahun 2022. Pertama, untuk percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sesuai kewenangan desa. Program ini, menurut Gus Halim sesuai kewenangan desa yang dilakukan dengan beragam cara. Salah satunya dengan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan.
“Mayoritas BUM Desa dan BUM Desa Bersama masih melakukan transaksi selama pandemi COVID-19. Dan sekarang (BUM Desa) sudah berpayung hukum. Dengan adanya sumber daya finansial dalam bentuk dana desa saya optimis BUM Desa bisa mengambil peran,” ujarnya.
Terkait penanggulangan kemiskinan di desa, Gus Halim mengakui memang kemiskinan Indonesia naik dari 9,22 persen menjadi 10,19 akibat pandemi. Namun, jika dibanding antara kota dan desa, kemiskinan di desa lebih rendah hanya 0,60 persen dibandingkan kota yang mencapai 7,88 persen.
Hal itu menunjukkan bahwa desa lebih cepat dan tanggap dengan Pandemi COVID-19 dibandingkan kota, serta dana desa yang digelontorkan pemerintah pusat ke desa-desa sangat efektif. “Data tersebut menggambarkan kepada kita bahwa dana desa yang disalurkan ke desa semakin menguatkan desa, sebagai wilayah yang tahan terhadap krisis,” jelas Gus Halim.
Prioritas kedua, dana desa tahun 2022 di fokuskan untuk menjalankan program prioritas nasional sesuai kewenangan desa. Gus Halim mencontohkan seperti program pendataan desa, pemetaan potensi, dan sumber daya hingga penguatan ketahanan pangan. Sedangkan prioritas ketiga adalah Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi, dan penanganan bencana alam dan non alam, sesuai kewenangan Desa.
“Jadi kalau ditanya, jawabannya dana desa itu boleh dibuat apa saja selain yang dilarang, selama masih berkaitan dengan peningkatan SDM dan pemulihan ekonomi,” pungkasnya.
Pewarta/DIN | Editor/DJ
