Jurnaldesa.id | Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa Indonesia berkomitmen untuk mengambil bagian dalam memerangi perubahan iklim, hal ini tercermin dalam komitmennya pada Perjanjian Paris.
Indonesia juga berkomitmen untuk mengurangi gas rumah kaca sebesar 29 persen dengan kapasitas sendiri dan 41 persen dengan dukungan internasional pada tahun 2030.
Hal ini ia katakan saat memberikan sambutan pada acara penandatanganan Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) antara PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan Bloomberg Philanthropies, yang dilakukan secara virtual pada Rabu (15/09).
Penandatangan MoU ini untuk mendorong transisi energi bersih di Indonesia, serta untuk mempromosikan ekonomi biru dan konservasi laut sebagai dua bidang yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Hal ini juga salah satu bentuk dukungan Bloomberg Philanthropies melalui PT SMI untuk mendukung target pembangunan berkelanjutan dalam platform pendanaan SDG Indonesia One (SIO), khususnya dalam transisi energi bersih dan mengurangi perubahan iklim.
“Melalui platform SDG Indonesia One, kemitraan antara PT SMI dan Bloomberg Philanthropies diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi kedua belah pihak dengan menciptakan inovasi dan program kolaboratif yang dapat mendukung tujuan pemerintah Indonesia untuk memerangi perubahan iklim dan mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan,” jelas Menkeu.
Komitmen ini menurut Menkeu sangat penting bagi Indonesia. Perubahan iklim merupakan ancaman bagi seluruh umat manusia dan juga bagi keberlangsungan kehidupan. Jadi peran negara untuk menaruh perhatian dan berkontribusi pada masalah ini sudah menjadi sangat penting.
Indonesia mengadopsi arah kebijakan yang menjadi prioritas nasional terkait lingkungan dan perubahan iklim yang terdiri dari peningkatan kualitas lingkungan, peningkatan ketahanan bencana dan iklim, serta mengadopsi program pembangunan rendah karbon.
Bagi Indonesia, kerjasama dengan mitra lembaga internasional merupakan suatu yang diperlukan. Hal ini tidak hanya dari sisi pembiayaan, tetapi juga untuk pertukaran pengetahuan, akses teknologi, dan juga bagaimana menerjemahkan ide dan program terkait penanganan perubahan iklim menjadi kenyataan.
“Dalam peran saya sebagai Co-Chair dari the Coalition of Finance Ministers for Climate Action, kami bersama Menteri Keuangan lain yang berasal lebih dari 62 negara bertukar pandangan tentang bagaimana kami harus dapat terus memobilisasi pendanaan untuk semua negara yang bertujuan memberikan kontribusi dalam pengurangan emisi CO2 melalui tanggung jawab bersama. Kami juga perlu bertukar pengalaman kebijakan, pengerjaan proyek dan bagaimana kita harus bisa secara kreatif membiayai banyak proyek yang dapat mengubah perekonomian,” lanjut Menkeu.
Pewarta : FEB
Editor : LIN
