Komisi VIII DPR, BNPB, Kemensos Raker Bahas Penanganan Bencana

0
208
jurnaldesa/foto:bnpb (Kepala BNPB saat Raker dengan Komisi VIII DPR RI dan Kemensos tentang Penanganan Bencana)

Jurnaldesa.id | Jakarta – Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat RI mendukung kolaborasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Sosial. Komisi VIII meminta agar keduanya selalu bersinergi dalam menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana melalui upaya peningkatan kapasitas dan edukasi yang baik. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan dalam rapat kerja yang membahas Penanganan dan Penanggulangan Bencana di Indonesia di DPR, Selasa (14/1).

Menurut Ace, “Rasa aman dan nyaman tentunya bagi masyarakat di wilayah rawan bencana perlu diutamakan”. Ace menambahkan, “yang dilakukan BNPB sebagai komando, koordinator dan pelaksana baik pada pra bencana, tanggap darurat hingga pasca bencana sudah sangat baik. Contohnya saat BNPB segera merespon bencana yang melanda DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten pada awal 2020. Atas kehadiran BNPB bersama kementerian dan lembaga lain, Komisi VIII DPR RI memberi apresiasi positif.

Sedangkan Ketua Komisi VIII Yandri Susanto meminta agar BNPB memperhatikan daerah lain dan segera mengambil langkah percepatan tanggap darurat dan pemulihan bagi wilayah terdampak bencana. Hal itu dimaksudkan agar masyarakat lebih merasakan kehadiran pemerintah di tengah-tengah mereka saat bencana melanda.

Adapun tujuan dari Komisi VIII DPR RI menggabungkan BNPB dan Kemensos dalam satu forum adalah agar sinergi dalam melayani bangsa dan negara semakin lebih baik. Selain itu, melalui forum itu apa yang selama ini menjadi permasalahan dan kerap muncul ke permukaan tentang penanggulangan bencana, dapat segera diatasi. “Kami sengaja mengajak BNPB dan Kemensos duduk bersama agar kita semakin solid dan bersinergi,” kata Yandri.

Dalam rapat tersebut didapatkan beberapa poin penting yang disepakati sebagai bagian dari kinerja dan kolaborasi ke depan seperti pengambilan langkah antisipatif menghadapi curah hujan tinggi dan cuaca ekstrem yang diprakirakan oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika.

Kemudian Komisi VIII juga meminta agar distribusi logistik bagi warga terdampak bencana agar lebih dapat dipercepat sehingga tidak ada yang ditelantarkan. Dalam hal ini peran pemerintah daerah diharapkan dapat lebih maksimal. BNPB juga diminta agar penyaluran Dana Siap Pakai (DSP) yang diperuntukkan dalam penanganan darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat dipercepat sesuai instruksi presiden dan peraturan lainnya. Sementara itu Kemensos diharapkan dapat lebih mengoptimalkan anggaran Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA).

Pewarta: Yudi AS.
Editor: Djali Achmad

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here