Menu

Mode Gelap

Dana Desa · 24 Jun 2019 21:00 WIB ·

Mengenal Pendamping Desa, Garda Terdepan Pembangunan Desa

jurnaldesa/foto:djaliachmad (Karang Taruna Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang sangat potensial dalam mendampingi desa)

Jurnaldesa.id | Jakarta – Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 3 tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, sosok Pendamping Desa dapat dikatakan sebagai garda terdepan pembangunan desa. Mengingat pendamping desa bersentuhan langsung dengan pemerintahan desa dan masyarakat desa dalam prosesnya membangun desa.

Pendampingan Desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan, dan fasilitasi desa. Pendampingan tersebut dilaksanakan oleh Pendamping yang terdiri atas: Tenaga Pendamping Profesional, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), dan Pendamping Pihak Ketiga.

Tenaga Pendamping Profesional itu sendiri terdiri atas tiga kelompok: Pendamping Desa yang berkedudukan di kecamatan, Pendamping Teknis yang berkedudukan di kabupaten, dan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat berkedudukan di pusat dan provinsi. Sedangkan untuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa berkedudukan di desa.

Untuk Pendamping Pihak Ketiga dapat berasal dari: Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan, dan Perusahaan, yang kedudukannya berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di pusat.

Dalam batasannya, Pendamping Desa bertugas mendampingi desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk Pendamping Teknis tugasnya mendampingi desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral. Sedangkan tugas utama Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat mencakup bantuan teknis keahlian bidang manajemen, kajian, keuangan, pelatihan dan peningkatan kapasitas, kaderisasi, infrastruktur perdesaan, dan regulasi.

Masalah utama yang kerap dijumpai oleh pihak Kementerian Desa PDTT terkait dengan pendampingan desa adalah jumlah pendamping yang belum memenuhi kuota. Menurut data per Maret 2017 lalu, dari 40.142 tenaga pendamping yang dibutuhkan hanya terisi 28.248 tenaga.

  1. Pendamping Lokal Desa (kuota 21.117, terisi 16.082, kekosongan 5.035)
  2. Pendamping Desa (kuota 10.048, terisi 8.304, kekosongan 1.744)
  3. PDTI (kuota 6.445, terisi 1.686, kekosongan 4.759)
  4. Tenaga Ahli (kuota 2.532, terisi 2.176, kekosongan 356)

Kuota keseluruhan 40.142, terisi 28.248, kekosongan 11.894

Pewarta: Djali Achmad
Editor: Djali Achmad

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 1 kali

Baca Lainnya

400 Triliun Dana Desa Digelontorkan Sejak 2015, Ini Hasilnya

28 Maret 2022 - 08:12 WIB

Dana Desa

Gus Halim: Desa Menjadi Poros Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Pandemi

9 Maret 2022 - 08:00 WIB

Dana Desa

Curahan Pelapor Korupsi Dana Desa Tentang Janggalnya Keputusan Aparat Penegak Hukum

22 Februari 2022 - 08:00 WIB

Nurhayati Desa Citemu

Korelasi Dana Desa 2015-2021 Terhadap Status IDM

5 Februari 2022 - 21:23 WIB

Pemulihan Ekonomi Nasional Jadi Prioritas Dana Desa 2022

6 Oktober 2021 - 09:00 WIB

Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Sosialisasikan Permendes No.7/2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa

22 September 2021 - 15:00 WIB

Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kemendesa PDTT RI, Sugito saat sosialisasi Permendes No.7 tahun 2021 di Jakarta, Indonesia. Foto : Kemendesa PDTT RI
Trending di Dana Desa