Menu

Mode Gelap
Akhirnya Bali Muncul Sebagai Satu-satunya Provinsi Mandiri 355 Desa Sangat Tertinggal di Kabupaten Tolikara Perlu Mendapat Perhatian 43 Dari 46 Distrik di Kabupaten Tolikara Masih Berstatus Sangat Tertinggal 1,5 Triliun Guna Tolikara Yang Lebih Baik di 2022 Sepenting Apa Skoring Indeks Desa Membangun (IDM)?

Dinamika ยท 12 Agu 2021 09:00 WIB ยท

Menteri Desa Siap Bantu Realisasi Ganti Rugi Korban Kerusuhan Ambon 1999


 Mendesa RI, Abdul Halim Iskandar Rapat Virtual Perbesar

Mendesa RI, Abdul Halim Iskandar Rapat Virtual

Jurnaldesa.id | Jakarta – Kabar mengharukan hadir dari kehendak baik Pemerintah Indonesia untuk memberikan kompensasi atau kerugian kepada korban kerusuhan Ambon yang terjadi pada tahun 1999. Betul, bahwa kerugian yang diderita oleh rakyat Ambon sangat memprihatinkan dan itikad baik dari Pemerintah Indonesia patut untuk diapresiasi.

Kebijakan baik ini menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) pemerintah terkait gugatan class action atau gugatan perwakilan kelompok yang diajukan para korban kerusuhan Maluku.

Terkait hal tersebut, Menteri Desa Abdul Halim Iskandar mengungkapkan, pihaknya sedang menyiapkan dokumen prihal proses bayar ganti rugi kepada korban tragedi kerusuhan Maluku.

“Kami siap untuk melaksanakan tugas – tugas yang diamanahkan untuk ikut mendukung percepatan dan keberhasilan pelaksanaan tindak lanjut pengadilan ini,”kata Menteri Abdul Halim Iskandar dalam Rakorsus Tingkat Menteri, Kamis (05/08).

Seperti yang diamanahkan putusan pengadilan tingkat pertama, pemerintah harus segera menjalankan perintah putusan untuk memberikan ganti rugi sebesar Rp3,9 triliun kepada korban tragedi kerusuhan Maluku sebagai penggugat.

Total uang tersebut terdiri dari bahan bangunan rumah (BBR) sejumlah Rp15 juta dan uang tunai Rp3,5 juta untuk masing – masing pengungsi sebanyak 213.217 kepala keluarga.

Rakorsus dipimpin langsung oleh Menkopolhukam Mahfud MD dan diikuti oleh beberapa kementerian lainnya, antara lain Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa; Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

Kerusuhan Maluku yang dimaksud adalah konflik etnis – politik yang melibatkan agama di kepulauan Maluku, khususnya pulau Ambon dan Halmahera, konflik ini bermula pada era Reformasi awal 1999 hingga penandatanganan Piagam Malino II tanggal 13 Februari 2002.

Penyebab utama konflik ini adalah ketidakstabilan politik dan ekonomi secara umum di Indonesia setelah Soeharto tumbang dan rupiah mengalami devaluasi selama dan seusai krisis ekonomi di Asia Tenggara.

Rencana pemekaran provinsi Maluku menjadi Maluku dan Maluku Utara semakin memperuncing permasalahan politik daerah yang sudah ada. Karena permasalahan politik tersebut menyangkut agama, perseteruan terjadi antara umat Kristen dan Islam pada Januari 1999.

Pewarta : LIN
Editor : DJ

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 1 kali

Baca Lainnya

355 Desa Sangat Tertinggal di Kabupaten Tolikara Perlu Mendapat Perhatian

3 September 2022 - 23:58 WIB

Kabupaten Tolikara

43 Dari 46 Distrik di Kabupaten Tolikara Masih Berstatus Sangat Tertinggal

2 September 2022 - 16:58 WIB

Kabupaten Tolikara

Sepenting Apa Skoring Indeks Desa Membangun (IDM)?

25 Juli 2022 - 13:37 WIB

Desa Peliatan

Beberapa Data IDM Kemendes Terdapat Yang Tidak Konsisten

22 Juli 2022 - 19:32 WIB

IDM 2021

Mengapa Baksos TNI/Polri Ke Desa Tidak Masuk Variabel Penilaian IDM Kemendes?

21 Juli 2022 - 17:43 WIB

Baksos Korem 132/Tadaluko

Peroleh 885 Juta, Desa Sungai Benuh Jambi Tetap Berstatus Desa Sangat Tertinggal

20 Juli 2022 - 05:35 WIB

Desa Sungai Buluh
Trending di Dana Desa