Pengembangan Masyarakat Pada Pemberdayaan Masyarakat Tertinggal (Bagian 2)

0
1094

Masyarakat Tertinggal

Masyarakat dapat dibedakan dalam beberapa kategori. Pertama yaitu masyarakat dalam arti sekelompok orang yang tinggal dalam wilayah geografis, seperti desa, kelurahan, kecamatan, atau kabupaten. Kedua, masyarakat dalam arti komunitas lokal yang menunjuk pada sekelompok orang yang beriteraksi dalam skala kecil dan memiliki karakteristik sosial budaya yang relatif homogeny.

Masyarakat dalam kategori pertama umumnya memiliki modal sosial yang bersifat menjembatani (bridging social capital) dan ikatan-ikatan sosial relatif lemah, karena terjadi diantara orang-orang yang situasinya tidak persis sama, seperti teman jauh atau tetangga desa.

Pada masyarakat kategori kedua, modal sosial yang dimiliki biasanya bersifat “mengikat” (bonding social capital). Ikatan-ikatan sosial terjalin relatif kuat diantara orang-orang yang memiliki situasi dan kepentingan yang relatif sama, misalnya teman dekat, anggota keluarga atau marga.

Masyarakat juga sering dibedakan berdasarkan kemajuan pembangunan atau peradabannya. Misalnya dikenal dengan istilah masyarakat maju dan masyarakat tertinggal. Masyarakat maju umumnya di gambarkan memiliki karakteristik sosial budaya yang heterogen, berlokasi di wilayah yang dekat dengan pusat pemerintahan, pusat ekonomi, atau dekat dengan jalan raya.

Sedangkan masyarakat tertinggal tidak jarang diasosiasikan dengan desa atau perkampungan yang dihuni oleh komunitas adat terpencil atau penduduk yang memiliki akses terbatas terhadap fasilitas-fasilitas publik. Selain tingkat pendapatan dan pendidikan yang rendah mereka juga umumnya bermata pencaharian sebagai petani atau pekebun yang berpindah-pindah.

Pengkategorian masyarakat tersebut akan membedakan pendekatan pengembangan masyarakat dan pendampingnya. Bila masyarakat didefinisikan sebagai masyarakat desa yang maju maka pendekatan pendampingan sering melibatkan kegiatan-kegiatan advokasi atau aksi sosial yang melibatkan pengorganisasian masyarakat dan menuntut adanya perubahan kebijakan publik.

Bila masyarakat didefinisikan sebagai komuntas lokal atau masyarakat tertinggal, pengembangan masyarakat dan pendampingnya biasanya di fokuskan pada kegiatan pembangunan local development di sebuah pemukiman yang relatif kecil. Program-programnya biasanya berbentuk usaha ekonomi mikro atau kesehatan dasar seperti sanitasi, pemberantasan buta aksara, peningkatan kesadaran dan partisipasi publik yang bersifat langsung. Tentu saja pembagian ini tidak bersifat absolut.

Tantangan Pengembangan Masyarakat

Pengembangan masyarakat tidak selalu berjalan mulus, beragam hambatan dan tantangan seringkali menghadang yang pada gilirannya bisa menggagalkan pencapaian tujuan pengembangan masyarakat. Selain karena keterbatasan sumberdaya finansial dan manusia, kegagalan itu sering kali di sebabkan oleh bias yang menghinggapi perencanaan dan pelaksanaan pengembangan masyarakat.

Merujuk pada pengalaman Robert Chambers di beberapa negara berkembang yang di kemas dalam bukunya Rural Development : Putting the Last First (1985) serta : Kemiskinan dan Keberfungsian Sosial, Studi Kasus Rumah Tangga Miskin Indonesia (Suharto, 2004), ditemukan sedikitnya 10 bias dalam pengembangan masyarakat:

  1. Bias Perkotaan. Yaitu pengembangan masyarakat cendrung dilaksanakan di wilayah perkotaan, sementara daerah perdesaan sering terabaikan.
  2. Bias Jalan Umum. Pengembangan masyarakat banyak dilakukan di wilayah yang dekat alan utama. Sedangkan daerah terpencil yang jauh dari jalan raya dirasa kurang menarik perhatian karena sulit dijangkau dan kurang terekspos media massa.
  3. Bias Musim Kering. Masyarakat tertinggal seringkali mengalami masalah kekurangan pangan dan penyebaran penyakit pada saat musim hujan dan banjir, namun program pengembangan masyarakat kerap dilakukan pada saat musim kering.
  4. Bias Pembangunan Fisik. Donor dan aktivis pengembangan masyarakat lebih menyukai melaksanakan program pembangunan fisik yang mudah terukur dari pada pembangunan manusia.
  5. Bias Aktivis. Program pengembangan masyarakat seringkali diberikan pada orang-orang itu saja yang relatif lebih vokal, aktif menghadiri pertemuan dan mengikuti berbagai kegiatan. “silent majority” menjadi pilihan terbaik.
  6. Bias Orang Normal. Para penyandang cacat, termasuk anak kebutuhan khusus jarang tersentuh program pengembangan masyarakat. Mereka dipandang kelompok orang yang tidak normal.
  7. Bias Modal Finansial. Saat melakukan Assessment dan Participatory Rural Appraisal (APRA), masyarakat dan aktivis pengembangan masyarakat banyak terjebak pada pengembangan prioritas terhadap kebutuhan penguatan modal fiansial (kredit mikro, simpan pinjam), padahal dalam kondisi modal sosial yang tipis kemungkinan terjadinya korupsi, pemotongan dana, dan pemalsuan nama orang-orang miskin sangat besar.
  8. Bias Proyek. Program pengembangan masyarakat diterapkan berulang kali pada wilayah-wilayah yang sering menerima proyek, karena dianggap mampu menjalankan dengan baik. Daerah yang dikategorikan “good location” ini biasanya menjadi target rutin pelaksanaan proyek percontohan.
  9. Bias Orang Dewasa. Anak-anak dan kelompok lanjut usia umumnya dianggap kelompok minoritas, mereka jarang dilibatkan dalam identifikasi kebutuhan dan perencanaan program apalagi dimasukan sebagai penerima program.
  10. Bias LakiLaki. Di daerah-daerah terpencil di Indonesia, laki-laki pada umumnya lebih sering terlibat dalam kegiatan pengembangan masyarakat dari pada perempuan.

Pengembangan Masyarakat Pada Pemberdayaan Masyarakat Tertinggal (Bagian 1)

Penulis: Baharudin
Editor: Djali Achmad

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here