Pilkada atau Pilkadal?

0
103

Jurnaldesa.id | Jakarta – Pilkada 2020 akan segera bergulir, tentunya menjadi perhatian masyarakat pada proses penyelenggaraannya. Dalam hal ini, Ketua Umum Yayasan Strategi Arus Utama, Achmad Solehudin, turut terpanggil untuk memberikan pandangannya. Pilkada 2020 diharapkan menjadi proses demokrasi yang melahirkan Kepemimpinan yang amanah dan berintegritas, terkait dengan hal ini masyarakat diimbau kontribusinya untuk turut berperan serta mengawal proses demokrasi Indonesia.

Terkait Pilkada 2020, UU Pilkada berperan penting pada terbentuknya Pemerintahan Daerah yang proses kepemimpinan nantinya berjalan satu periode 4 tahun, yang pada tahun 2024 akan terselenggara Pilkada serentak secara nasional. Efektifitas Kepemimpinan Kepala Daerah nantinya, dipertanyakan, sebab satu tahun pertama tentunya Kepala Daerah Terpilih beradaptasi dengan birokrasi dan aparaturnya. Sementara satu tahun terakhir sudah mempersiapkan Pilkada kembali, praktis efektifitas Kepemimpinan Kepala Daerah hanya 2 tahun.

“Kepemimpinan Kepala Daerah terpilih efektif 2 tahun, hal ini patut dipertanyakan kapasitas dan kapabilitas Pemimpin Daerah untuk melaksanakan kerja-kerja Kerakyatan. Dengan periode Kepemimpinan yang sangat pendek ini apa yang akan dilakukan untuk rakyat? Cukupkah waktunya? Bagaimana pembangunan SDA dan SDM daerah? Beberapa pertanyaan mengemuka di masyarakat, apakah rakyat kembali dipermainkan atau dalam bahasa halusnya Kepemimpinan yang terbentuk hanya formalitas seremonial simbolis semata, tanpa kerja Kerakyatan yang nyata,” ucap Achmad Solehudin pada tayangan channel youtube Explore Media.

Achmad Solehudin kembali mengutarakan, sosialisasi Pilkada pun sangat minim sekali, selain dapat membentuk tatanan masyarakat yang apatis, dapat juga membentuk Kepemimpinan kucing dalam karung. Dimana masyarakat tidak mengetahui siapa yang akan memimpin daerahnya dan apa programnya. Sementara metode komunikasi massa yang dibangun oleh penyelenggara Pilkada dalam hal ini KPUD kurang maksimal. Sehingga kapasitas dan kapabilitas Kepemimpinan yang dihasilkan nantinya dipertanyakan, sebagai program strategis Pemerintah Indonesia tentunya masyarakat dipandang perlu untuk turut mengawal Pilkada 2020.

“Urgensi dari Pilkada 2020 adalah nantinya siapapun yang akan terpilih tentunya akan menentukan masa depan bangsa Indonesia, sebab Kepemimpinan periode 2020-2024 merupakan proses transisi suksesi Kepemimpinan. Agar Pemerintah Indonesia tidak melakukan blunder dalam mekanisme tentunya diperlukan kerja-kerja kerakyatan yang masif. Sementara trauma polarisasi masyarakat yang diakibatkan oleh Pemilu 2019 masih kental dirasa, diimbau bagi masyarakat untuk jemput bola dalam proses transisi kepemimpinan ini,” pungkas Achmad Solehudin.

Ia mengungkapkan, efektifitas Kepemimpinan yang hanya 2 tahun ini jangan menjadi mengelabui masyarakat yang menghasilkan politik elitis tanpa kerja Kerakyatan. Agar politik yang bersifat ekslusif dapat dihindari maka dibutuhkan inklusifitas, baik di sosialisasi Pilkada maupun pada kebijakan yang dihasilkan nantinya. Sehingga kualitas Kepemimpinan yang terbentuk mumpuni, amanah, berintegritas dan terpilih Kepala Daerah yang terbaik. Efektifitas kerja Pemimpin Daerah yang sempit ini diharapkan dapat dioptimalkan oleh Kepala Daerah terpilih nantinya. Dan diharapkan kerja-kerja Kerakyatan dapat terwujud dengan baik.

“Kepemimpinan 2020-2024 menjadi krusial untuk menentukan masa depan bangsa, dan siapa pun yang memenangkan Pilkada 2020 memegang peranan penting untuk proses suksesi kepemimpinan pada 2024. Dengan masifnya situasi dan kondisi politik pada tahun 2024 dimana Pemilu dan Pilkada berlangsung bersamaan diprediksi akan berlangsung panas. Agar rakyat tidak terjebak pada polarisasi diharapkan rakyat Indonesia dapat mengambil hikmah dari Pemilu 2019, siapapun pilihannya betul-betul merupakan pemimpin yang terbaik dari yang terbaik. Sehingga kesejahteraan dan kemakmuran bagi bangsa Indonesia benar-benar terwujud secara komprehensif.” ujar Achmad Solehudin.

Djali Achmad mengatakan, perlunya masyarakat untuk jemput bola dalam Pilkada 2020 agar mampu menentukan arah bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Agar dapat terwujud pemerintahan yang bersih, amanah, berintegritas dan mumpuni, rakyat diimbau untuk mencermati segala perkembangan yang terjadi. Sebab Pilkada 2020 ini menjadi penentu di Pemilu dan Pilkada serentak 2024, sehingga siapa pun yang terpilih nantinya dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya. Bersamaan dengan itu semua, rakyat Indonesia perlu juga untuk mencermati polarisasi yang coba dimainkan oleh elit politik. Sehingga trauma politik pasca Pemilu 2019 tidak terjadi kembali.

“Diharapkan Pilkada 2020 berjalan lancar dan sukses, dan siapa pun nantinya yang terpilih merupakan pilihan terbaik dari yang terbaik. Sebab kita akan berhadapan dengan tensi kompetisi politik yang tinggi pada 2024 mendatang. Diimbau kedewasaan politik masyarakat dapat terbentuk dengan baik. Agar terpilih pemimpin terbaik perlu dipertajam daya analisa masyarakat untuk mampu memilih pemimpin yang terbaik. Sehingga kesejahteraan dan kemakmuran yang dicita-citakan dapat terwujud dengan baik dan paripurna. Sementara para pemimpin sedang berkompetisi untuk menjadi yang terbaik, rakyat Indonesia diimbau mengawal proses demokrasinya agar bersih, jujur dan adil.” pungkas Achmad Solehudin.

Penulis: Parlin Siagian

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here