Jurnaldesa.id | Jakarta – Dahulu ketika suatu bencana melanda, Badan Koordinasi Pelaksana (Bakornas) segera memerintahkan Satuan Koordinasi Pelaksana (Satkorlak) di tingkat provinsi untuk upaya penanganan bencana, yang seterusnya dilanjutkan oleh Satuan Pelaksana (Satlak) di tingkat kabupaten/kota sebagai pelaksana di lapangan. Demikian mekanisme penanggulangan bencana secara nasional berlangsung. Kini fungsi tersebut diberikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Dimana perbedaan kedua lembaga tersebut (Bakornas dan BNPB)? Banyak. Tapi yang menarik dan cukup signifikan, pada era BNPB berdiri baik BNPB maupun BPBD masing-masing daerah cukup aktif dalam melakukan upaya-upaya mitigasi bencana. Menariknya upaya tersebut kerap dilakukan bersama dengan satuan penanggulangan bencana berbasis masyarakat.
Beberapa hari sebelum banjir melanda Jadebotabek pada awal Januari lalu, di Jakarta dilangsungkan peringatan 15 tahun tsunami Aceh oleh Squad Penanggulangan Bencana Indonesia. Dalam banner yang terpampang terdapat sedikitnya 100-an lebih logo organisasi satuan penanggulangan bencana berbasis masyarakat, diluar 10-an instansi/lembaga negara terkait. Ketika melihat berbagai logo tersebut hati kecil berkata, “alamak besar sekali jumlah satuan yang bergabung, InsyaAllah Jakarta aman”.
Disisi lain terdapat opini masyarakat yang berkembang bahwa Gubernur DKI tak mampu menangani banjir yang terjadi. Namun dalam perspektif teknik operasi penanggulangan bencana, terdapat satu pertanyaan yaitu “bagaimana tim gubernur yang dalam hal ini adalah BPBD DKI mengkoordinasikan satuan-satuan penanggulangan bencana berbasis masyarakat dalam menghadapi bencana banjir yang terjadi, mengingat besarnya jumlah satuan-satuan masyarakat yang ada?”
Secara subjektif kondisi itu kami nilai bahwa sinergi dan koordinasi antara BPBD DKI dengan satuan penanggulangan bencana berbasis masyarakat, sangatlah rendah! Banyak satuan masyarakat yang dimaksud bergerak sendiri-sendiri, begitupun sebaliknya, tanpa saling berkoordinasi. Sehingga upaya penanganan bahkan antisipasi bencana terkesan seperti yang ramai dibicarakan, terlalu lambat.
Pertanyaannya, “upaya mitigasi yang bagaimana yang pernah diterapkan oleh BPBD DKI sebelumnya? Atau mungkin latihan gabungan atau simulasi tentang upaya penanggulangan bencana antara BPBD DKI dengan satuan masyarakat belum pernah diselenggarakan?” Jika belum pernah, “mengapa sampai belum pernah? Mengingat besarnya jumlah satuan penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang terdapat di DKI Jakarta, dan itu merupakan potensi besar dalam mendukung BPBD DKI untuk mengantisipasi dan menangani bencana yang terjadi.”
Semoga kedepannya kedua pihak yang dimaksud dapat lebih sinergis dan koordinatif dalam melakukan upaya-upaya penanggulangan bencana sehingga masyarakat akan terasa lebih aman, nyaman, dan bahagia. “Hemat kami, undanglah satuan-satuan itu guna mengkomunikasikan ke arah yang lebih koordinatif dan sinergis sehingga mampu menghasilkan upaya penanggulangan yang lebih efektif, efesien, dan optimal. Terlebih para relawan freelance yang notabenenya tidak diwadahi oleh suatu lembaga atau organisasi, yang menurut pengamatan kami jumlahnya termasuk signifikan”.
Penulis: Djali Achmad
Editor: Djali Achmad
