Menu

Mode Gelap
Sepenting Apa Skoring Indeks Desa Membangun (IDM)? Beberapa Data IDM Kemendes Terdapat Yang Tidak Konsisten Mengapa Baksos TNI/Polri Ke Desa Tidak Masuk Variabel Penilaian IDM Kemendes? Peroleh 885 Juta, Desa Sungai Benuh Jambi Tetap Berstatus Desa Sangat Tertinggal Profil Desa Paling Sangat Tertinggal di Indonesia

Artikel · 4 Jan 2020 13:00 WIB ·

Relawan Freelance

jurnaldesa/foto:istimewa (Relawan Freelance)

Jurnaldesa.id | Jakarta – Dahulu ketika suatu bencana melanda, Badan Koordinasi Pelaksana (Bakornas) segera memerintahkan Satuan Koordinasi Pelaksana (Satkorlak) di tingkat provinsi untuk upaya penanganan bencana, yang seterusnya dilanjutkan oleh Satuan Pelaksana (Satlak) di tingkat kabupaten/kota sebagai pelaksana di lapangan. Demikian mekanisme penanggulangan bencana secara nasional berlangsung. Kini fungsi tersebut diberikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Dimana perbedaan kedua lembaga tersebut (Bakornas dan BNPB)? Banyak. Tapi yang menarik dan cukup signifikan, pada era BNPB berdiri baik BNPB maupun BPBD masing-masing daerah cukup aktif dalam melakukan upaya-upaya mitigasi bencana. Menariknya upaya tersebut kerap dilakukan bersama dengan satuan penanggulangan bencana berbasis masyarakat.

Beberapa hari sebelum banjir melanda Jadebotabek pada awal Januari lalu, di Jakarta dilangsungkan peringatan 15 tahun tsunami Aceh oleh Squad Penanggulangan Bencana Indonesia. Dalam banner yang terpampang terdapat sedikitnya 100-an lebih logo organisasi satuan penanggulangan bencana berbasis masyarakat, diluar 10-an instansi/lembaga negara terkait. Ketika melihat berbagai logo tersebut hati kecil berkata, “alamak besar sekali jumlah satuan yang bergabung, InsyaAllah Jakarta aman”.

Disisi lain terdapat opini masyarakat yang berkembang bahwa Gubernur DKI tak mampu menangani banjir yang terjadi. Namun dalam perspektif teknik operasi penanggulangan bencana, terdapat satu pertanyaan yaitu “bagaimana tim gubernur yang dalam hal ini adalah BPBD DKI mengkoordinasikan satuan-satuan penanggulangan bencana berbasis masyarakat dalam menghadapi bencana banjir yang terjadi, mengingat besarnya jumlah satuan-satuan masyarakat yang ada?”

Secara subjektif kondisi itu kami nilai bahwa sinergi dan koordinasi antara BPBD DKI dengan satuan penanggulangan bencana berbasis masyarakat, sangatlah rendah! Banyak satuan masyarakat yang dimaksud bergerak sendiri-sendiri, begitupun sebaliknya, tanpa saling berkoordinasi. Sehingga upaya penanganan bahkan antisipasi bencana terkesan seperti yang ramai dibicarakan, terlalu lambat.

Pertanyaannya, “upaya mitigasi yang bagaimana yang pernah diterapkan oleh BPBD DKI sebelumnya? Atau mungkin latihan gabungan atau simulasi tentang upaya penanggulangan bencana antara BPBD DKI dengan satuan masyarakat belum pernah diselenggarakan?” Jika belum pernah, “mengapa sampai belum pernah? Mengingat besarnya jumlah satuan penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang terdapat di DKI Jakarta, dan itu merupakan potensi besar dalam mendukung BPBD DKI untuk mengantisipasi dan menangani bencana yang terjadi.”

Semoga kedepannya kedua pihak yang dimaksud dapat lebih sinergis dan koordinatif dalam melakukan upaya-upaya penanggulangan bencana sehingga masyarakat akan terasa lebih aman, nyaman, dan bahagia. “Hemat kami, undanglah satuan-satuan itu guna mengkomunikasikan ke arah yang lebih koordinatif dan sinergis sehingga mampu menghasilkan upaya penanggulangan yang lebih efektif, efesien, dan optimal. Terlebih para relawan freelance yang notabenenya tidak diwadahi oleh suatu lembaga atau organisasi, yang menurut pengamatan kami jumlahnya termasuk signifikan”.

Penulis: Djali Achmad
Editor: Djali Achmad

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 27 kali

Baca Lainnya

Sepenting Apa Skoring Indeks Desa Membangun (IDM)?

25 Juli 2022 - 13:37 WIB

Desa Peliatan

Beberapa Data IDM Kemendes Terdapat Yang Tidak Konsisten

22 Juli 2022 - 19:32 WIB

IDM 2021

Mengapa Baksos TNI/Polri Ke Desa Tidak Masuk Variabel Penilaian IDM Kemendes?

21 Juli 2022 - 17:43 WIB

Baksos Korem 132/Tadaluko

Peroleh 885 Juta, Desa Sungai Benuh Jambi Tetap Berstatus Desa Sangat Tertinggal

20 Juli 2022 - 05:35 WIB

Desa Sungai Buluh

Profil Desa Paling Sangat Tertinggal di Indonesia

18 Juli 2022 - 19:36 WIB

Desa Diyoudimi

Akses Internet dan Jalan Aspal Belum Ada, Kurulimbu Selatan NTT Naik Status

15 Juli 2022 - 18:02 WIB

IDM Kemendes PDTT
Trending di Artikel