Jurnaldesa.id | Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengalokasikan anggaran bagi koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar Rp124 triliun. Anggaran tersebut mencakup insentif pajak, relaksasi, restrukturisasi kredit dan perluasan modal kerja UMKM, guna menekan dampak pandemi khususnya pada masyarakat menengah bawah.
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menjelaskan bahwa dana bantuan sudah tersalurkan sekitar 24 persen dari total dana bantuan, sedangkan target alokasi keseluruhan sebelum bulan September 2020.
“Untuk di koperasi, sudah sekitar 24%. Lalu target kita di akhir bulan Juli ini bisa 50%. Insyaallah sebelum September bisa 100 persen,” tutur Teten saat berdialog di Media Center Gugus Tugas di Graha BNPB, Jakarta, Rabu (15/7).
Pembagian anggaran secara rinci dari setiap aspek diantaranya insentif pajak, relaksasi dan restrukturasi kredit, serta perluasan modal kerja UMKM. Dalam aspek insentif pajak, target alokasi anggaran sebesar Rp2,4 triliun, relaksasi restrukturisasi sebesar Rp114,06 triliun, dan perluasan modal kerja UMKM sebesar Rp7 triliun.
Teten menjelaskan bahwa seluruh dana bantuan UMKM disalurkan melalui perbankan, BPD, BPR, koperasi simpan pinjam dan koperasi melalui LPDB.
“Yang saya pegang langsung sekarang 1 triliun untuk koperasi, jadi lewat koperasi. Itu disalurkan lewat lembaga dana bergulir di tempat kami. Kami berikan bantuan modal kerja bagi koperasi sampai 100 miliar. Silahkan saja ajukan.” jelas Teten.
Kementerian Koperasi dan UKM pun berusaha mendampingi koperasi dalam melakukan adaptasi bisnis dan melakukan atau melahirkan inovasi produk sesuai dengan permintaan pasar.
“Yang kita coba dampingi di awal itu bagaimana mereka melakukan adaptasi bisnis, dan inovasi produk disesuaikan dengan permintaan market,” ujar Teten.
Lebih lanjut Teten menjelaskan, bahwa pasca pandemi Covid-19 kebutuhan belanja masyarakt terbatas pada kebutuhan pokok dan alat perlindungan diri. Karena itu, pemerintah membantu Koperasi dan KUKM untuk memproduksi APD dan masker.
“Waktu itu kita coba dampingi supaya mereka bikin masker kain. Kami carikan juga bahan bakunya dan offtakernya,” ucap Teten. Perihal kualitas, pemerintah terus mendampingi para pelaku usaha untuk memenuhi dan mengikuti standar WHO.
“Saya kira kita dampingi, kita juga kerja sama dengan Daruma yang melakukan quality control, kurasi produk, juga marketingya. Jadi kita juga mengikuti standar WHO,” tambah Teten.
Teten menjelaskan bahwa saat pandemi jumlah akun marketplace meningkat karena masyarakat beralih ke bisnis online. Dengan begitu Teten beranggapan ini mampu mengurangi kerumunan. “Sekarang buka usaha tidak hanya buka warung di offline, jumlah account yang jualan di marketplace meningkat. Jadi banyak warung digital. Itu teman-teman yang memang kehilangan pekerjaan,” ucap Teten.
Saat ini Kementerian Koperasi dan UKM mulai melakukan pelatihan dan edukasi kepada UMKM terutama di sektor kuliner untuk melakukan adaptasi bisnis. “Saat ini kita mulai bikin pelatihan-pelatihan, edukasi untuk UMKM terutama di sektor kuliner. Pasca pandemi Covid ini, kultur baru orang akan lebih senang belanja di online. Hal itu menjadi aspek kesehatan pertimbangan utama konsumen,” ujar Teten.
Sebagai penutup dialog, Teten mengingatkan bahwa meski pemerintah sudah menyiapkan skema pembiayaan untuk meringankan pelaku UMKM termasuk memberikan modal kerja, masyarakat tetap perlu disiplin menerapkan protokol kesehatan agar pandemi COVID-19 dapat segera teratasi.
“Bantuan pemerintah sebesar apapun tapi kita tidak bisa mengatasi Covid ini akan berat. Kita tidak bisa lagi kembali ke kehidupan normal. Kita harus akhiri ini karena itu jangan anggap enteng mari kita disiplin, patuhi protokol kesehatan,” tutupnya.
Sumber Rilis: BNPB
Pewarta: Darmanto
Editor: Djali Achmad