Jurnaldesa.id | Jakarta – Kasus pencemaran minyak mentah di perairan, kembali terjadi. Pertamina menjadi sorotan karena penyebabnya bersumber dari sumur minyak miliknya. “BUMN ini kembali mengulang kejadian tahun lalu yang mencemari Teluk Balikpapan. Belum tuntas kasus perairan Balikpapan kini muncul lagi pencemaran di Pantai Karawang,” ungkap Walhi dalam siaran pers nya, Senin (29/7/2019).
Tumpahan minyak akibat kebocoran proyek Hulu Sumber Energi sumur YYA-1 Blok Offshore North West Java (ONWJ) milik Pertamina di pesisir Pantai Utara Karawang, menyebabkan 45,37 km2 lautan terdampak. Demikian data yang dirilis Walhi hingga 18 Juli 2019. Data luasan tersebut diperoleh Walhi dari citra satelit ESA sentinel 1 yang bisa diakses publik. Luasan itu kemungkinan akan terus bertambah karena sumbernya belum teratasi, perlu waktu berminggu-minggu untuk menutup sumur tersebut.
Dalam situasi lain, pergerakan angin yang mendorong tumpahan minyak mengarah ke barat, laporan terakhir masyarakat sudah sampai ke pulau Untung Jawa di Kepulauan Seribu. Dari kejadian ini menyebabkan tambak-tambak di Karawang dan Bekasi mengalami gagal panen. Kehidupan sosial nelayan dipesisir menjadi terganggu. Lokasi pariwisata pantai di Karawang ditutup karena pantainya tercemar tumpahan minyak.
Tubagus Achmad Direktur Esekutif Walhi DKI Jakarta menyebutkan, “Pencemaran ini bila tidak dikendalikan akan mencapai Kepulauan Seribu. Hal itu harus dicegah mengingat kehidupan masyarakat Kepulauan Seribu bergantung dengan kondisi laut. Dan sudah ada beberapa laporan nelayan tumpahan itu sudah mencapai bagian timur Kepulauan Seribu,” terang Tubagus.
Sementara itu Meiki Paendong Direktur Esekutif Walhi Jawa Barat menyatakan, ”Tumpahan minyak di perairan laut dan pantai Karawang telah mengancam sumber kehidupan dan keberlanjutan layanan alam. Pertamina harus tuntas dalam mengupayakan pemulihan ekosistem laut, pantai, dan mangrove yang terkena dampak tumpahan minyak”, jelas Meiki.
Sedangkan Dwi Sawung, Manager Kampanye Energi dan Perkotaan Walhi Esekutif Nasional menambahkan, ”Pencemaran ini harusnya bisa dikendalikan, dan masyarakat terdampak mendapat pengetahuan dan informasi dari dampak yang akan terjadi. Kami melihat masyarakat yang membantu menangani tumpahan minyak tidak dapat pengetahuan yang sama dengan pegawai Pertamina tentang bahaya dan standar penanganan tumpahan minyak. Pemerintah harus audit Pertamina karena kecelakaan itu terjadi dalam waktu tidak lama setelah di Balikpapan,” tambah Dwi”
Pewarta: Yudi AS.
Editor: Djali Achmad
