Jurnaldesa.id | Jakarta – Presiden Joko Widodo telah menentukan 10 Bali Baru yang akan menjadi kebanggaan destinasi wisata Indonesia selain Bali. Lima diantaranya digadang sebagai Destinasi Super Prioritas (DSP) yaitu Danau Toba, Likupang, Borobudur, Mandalika, dan Labuan Bajo.
Dilansir dari jpp.go.id, Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Sonny Harry B Harmadi, mengatakan bahwa dari 5 (lima) DSP tersebut pemerintah menargetkan pengembangan 50 desa wisata di tahun 2020.
“Kita sudah memperoleh nominasi desa wisata di 5 DSP sebanyak 50, lalu 20 desa wisata yang non-DSP, ditambahkan lagi nanti 30 untuk DSP tahap 2 tahun depan. Harapannya 100 desa wisata selama dua tahun itu bisa memenuhi target 250 desa wisata yang ingin kita capai di 2024,” ujarnya saat memimpin Rapat Eselon I Pengembangan Desa Wisata di Kantor PMK, Jakarta.
Menurut Sonny, pengembangan desa wisata membutuhkan sinergi antar pihak termasuk kementerian/lembaga (k/l), daerah, dan tentunya masyarakat. Tidak mungkin desa wisata yang dibangun dengan infrastruktur memadai akan berkembang apalagi maju tanpa dukungan dan keikutsertaan masyarakat setempat.
Saat ini, banyak desa wisata yang sebetulnya secara tidak langsung diintervensi oleh k/l dan telah menghasilkan nilai tambah secara ekonomi bagi kehidupan masyarakat. Melalui pengembangan desa wisata diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan ekologis maupun kearifan lokal (local wisdom).
“Tentunya bukan hal mudah menentukan 30 sampai 50 desa wisata dari keseluruhan 74.953 desa yang ada di Indonesia. Agak sulit kalau kita pilih desa tertinggal menjadi percontohan, jadi kita pilih desa yang sudah berkembang, maju, atau mandiri untuk nantinya dijadikan desa wisata yang berkembang, maju, dan mandiri,” tutur Sonny.
Ia menyebutkan, berdasarkan hasil rapat koordinasi pada 9 Desember 2019, sudah ditetapkan beberapa kriteria desa yang akan dipilih. Pertama, desa yang berada dalam wilayah 5 DSP. Kedua, desa-desa yang memiliki komitmen baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah desa dan masyarakat desa tersebut. Ketiga, desa dengan potensi wisata yang menjanjikan.
“Yang paling penting juga diutamakan yang telah memiliki roadmap atau rencana aksi yang telah ditetapkan oleh bupati atau kepala daerah. Sementara, indikator keberhasilannya bisa dilihat dari status desa mulai desa rintisan menjadi berkembang lalu maju sampai mandiri,” imbuhnya.
Lebih lanjut, tegas Sonny, pihaknya akan mengusulkan untuk dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) sebagai pedoman bagi pelaksanaan desa wisata khususnya di 5 DSP. Hal itu kemudian diamini oleh perwakilan k/l yang hadir dalam rapat diantaranya Kemendes PDTT, Kemenpar,Kemenko Ekonomi, Kemenko Maritim dan Investasi, Kemenkop UKM, Kementerian PUPR, BSN, Badan POM, Bappenas, dan Kemendagri.
Ia pun menginstruksikan kepada setiap k/l untuk menetapkan standarisasi dan membuat program-program pengembangan desa wisata. Khusus kepada Kemendagri, Sonny meminta agar dalam rapat koordinasi teknis yang akan digelar Februari mendatang dapat dijelaskan secara khusus mengenai 100 desa wisata yang akan segera ditetapkan selambat-lambatnya dua pekan ke depan.
“Saya juga setuju untuk dapat dibuat rencana aksi dalam kurun waktu dua tahun ke depan. Mohon bantuan k/l untuk fokus pada desa-desa yang sudah ditetapkan,” tandas Sonny. Turut menambahkan, Toni Sianipar, Pakar Periklanan yang juga musisi yang ikut terlibat dalam pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba. Ia menekankan bahwa jangan sampai fasilitas kelas dunia yang telah dibuat pemerintah tidak disertai dengan kesiapan masyarakat.
“Ini yang harus jadi perhatian bersama. Intinya jangan sampai pemerintah sudah menyiapkan semuanya, tapi masyarakat setempat tidak siap sehingga mengurangi nilai di mata para wisatawan,” pungkasnya.
Pewarta: Darmanto
Editor: Djali Achmad
