JURNALDESA – Dengan berbekal nilai IDM Provinsi 2022 sebesar 0,8269 Provinsi Bali sudah selayaknya berbangga hati. Sebab kini wilayahnya menjadi satu-satunya provinsi yang berklasifikasi Provinsi Mandiri dari 32 provinsi lain di Indonesia.
Kemunculan Bali sebagai provinsi Mandiri versi rekapitulasi Indeks Desa Membangun tahun 2022 Kemendes PDTT, menjadi satu progres positif baik bagi Provinsi Bali maupun bagi Kemendes PDTT. Sebab baru di tahun ini (2022) hal itu terwujud.
Selebihnya, 32 provinsi lain oleh Kemendes PDTT masih berada di klasifikasi sebagai provinsi Maju, Berkembang, Tertinggal dan Sangat Tertinggal. Berikut ini peringkat rekapitulasi skoring IDM Provinsi Maju.
1. DI Yogyakarta (0.8128 / Maju)
2. Jawa Barat (0.7529 / Maju)
3. Jawa Timur (0.7517 / Maju)
4. Sumatera Barat (0.7402 / Maju)
5. Kalimantan Barat (0.7382 / Maju)
6. Kep. Bangka Belitung (0.7362 / Maju)
7. Kalimantan Timur (0.7344 / Maju)
8. Nusa Tenggara Barat (0.7339 / Maju)
9. Sulawesi Utara (0.7194 / Maju)
10. Jawa Tengah (0.7118 / Maju)
11. Kalimantan Selatan (0.7107 / Maju)
12. Jambi (0.7089 / Maju)
Sedangkan peringkat rekapitulasi skoring IDM Provinsi Berkembang adalah sebagai berikut:
1. Gorontalo (0.7068 / Berkembang)
2. Sulawesi Selatan (0.7019 / Berkembang)
3. Lampung (0.7018 / Berkembang)
4. Riau (0.7012 / Berkembang)
5. Kepulauan Riau (0.6914 / Berkembang)
6. Kalimantan Tengah (0.6782 / Berkembang)
7. Bengkulu (0.6748 / Berkembang)
8. Sulawesi Tengah (0.6705 / Berkembang)
9. Sumatera Selatan (0.6680 / Berkembang)
10. Banten (0.6626 / Berkembang)
11. Maluku (0.6526 / Berkembang)
12. Kalimantan Utara (0.6521 / Berkembang)
13. Aceh (0.6483 / Berkembang)
14. Sulawesi Tenggara (0.6465 / Berkembang)
15. Sulawesi Barat (0.6309 / Berkembang)
16. Sumatera Utara (0.6155 / Berkembang)
17. Nusa Tenggara Timur (0.6104 / Berkembang)
Untuk tiga provinsi lainnya, Maluku Utara masuk kategori Provinsi Tertinggal (0,5924) bersama Provinsi Papua Barat (0,5184). Sedangkan Papua menjadi satu-satunya Provinsi Sangat Tertinggal dengan poin 0,4676. Untuk DKI Jakarta tidak masuk ranah IDM karena tidak memiliki indikator penilaian, yaitu tidak terdapat desa di DKI Jakarta.
Rekap IDM Provinsi Bali sendiri terdiri atas rekap IDM kabupaten/kota yang berada di wilayahnya. Dari 9 kabupaten/kota yang berada di Provinsi Bali, 7 kabupaten/kota sudah berklasifikasi Mandiri. Sedangkan 2 kabupaten/kota lainnya berkategori Maju.
Sehingga sangat wajar jika nilai rata-rata IDM Provinsi Bali berstatus sebagai Provinsi Mandiri. Berikut ini kesembilan kabupaten/kota Mandiri dan Maju di Provinsi Bali:
1. Kota Denpasar (0.9215 / Mandiri)
2. Kabupaten Badung (0.9040 / Mandiri)
3. Kabupaten Tabanan (0.8490 / Mandiri)
4. Kabupaten Klungkung (0.8488 / Mandiri)
5. Kabupaten Gianyar (0.8338 / Mandiri)
6. Kabupaten Jembrana (0.8323 / Mandiri)
7. Kabupaten Karangasem (0.8250 / Mandiri)
8. Kabupaten Bangli (0.8146 / Maju)
9. Kabupaten Buleleng (0.7504 / Maju)
Bahkan Kota Denpasar merupakan kota dengan peringkat pertama dengan skor IDM tertinggi dari 434 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Untuk peringkat terakhir, peringkat 434, yaitu Kabupaten Tolikara dari Provinsi Papua.
Untuk rekap IDM Kecamatan pada Provinsi Bali, dari 56 kecamatan 39 kecamatannya telah berstatus sebagai kecamatan Mandiri. 16 kecamatan lainnya berkategori Maju, sedangkan 1 kecamatan masih Berkembang. Di Bali sudah tidak ada kecamatan yang tergolong kecamatan Tertinggal dan Sangat Tertinggal.
Berikut ini faktor-faktor atau indikator yang disusun Kemendes PDTT yang mengakibatkan Provinsi Bali menjadi satu-satunya provinsi yang berpredikat Provinsi Mandiri.
Dimensi Kesehatan. Pada dimensi ini dari 5 indikator yang ada baru 1 indikator telah terpenuhi secara keseluruhan, yaitu indikator jarak ke sarana kesehatan terdekat. 4 indikator lainnya masih dalam progres penargetan di 2023.
Dimensi Pendidikan. Dari 7 indikator 5 indikatornya telah terpenuhi. 2 indikator yang belum yaitu indikator jarak akses pendidikan SMP/MTs < 6 Km dan indikator jarak akses pendidikan SMA/SMK/MA < 6 Km.
Dimensi Modal Sosial. Dari 12 indikator pembangunan 9 indikator telah terpenuhi. 3 indikator yang belum yaitu indikator kebiasaan gotong royong, indikator terdapat kelompok olahraga, dan indikator terdapat kegiatan olahraga.
Dimensi Permukiman. Dari 8 indikator 4 indikator telah terpenuhi. 4 lainnya yang belum yaitu indikator mayoritas warga memiliki sumber air layak minum, indikator akses warga memiliki air mandi dan mencuci, indikator jumlah keluarga yang telah memiliki aliran listrik, dan indikator warga memiliki telepon seluler dan sinyal kuat.
Dimensi Permukiman, Dimensi Akses Distribusi, dan Dimensi Kualitas Lingkungan, masing-masing hanya memiliki 1 indikator. Dan masing-masing indikator tersebut belum terpenuhi 100 persen.
Dimensi Akses Kredit, Dimensi Lembaga Ekonomi, Dimensi Potensi dan Tanggap Bencana, masing-masing dimensi memiliki 2 indikator. Masing-masing indikator tersebut belum terpenuhi 100 persen.
Dimensi Perdagangan dan Dimensi Keterbukaan Wilayah, masing-masing memiliki 3 indikator, masing-masing indikator tersebut juga belum terpenuhi 100 persen.
Jika dihitung rata-rata dari 12 indikator tersebut pada 636 desa di Provinsi Bali, dari jumlah total indikator sebanyak 18.444 kegiatan, 13.623 kegiatan telah terpenuhi. Itu artinya prosentasi “Keterpenuhan Indikator IDM” Provinsi Bali telah mencapai 73,86 persen. Tinggal menyisakan 26,14 persen untuk dikoordinasikan Kemendes PDTT agar dapat selesai target pada 2023 mendatang.
Penulis: Achmad S.
Editor: Djali Achmad
