Jurnaldesa.id | Jakarta – Mendengar nama Bibit Samad Rianto (BSR) kita akan langsung teringat dengan satu lembaga negara yang cukup disegani oleh para politisi, birokrat, hingga kepala daerah, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini karena BSR merupakan mantan komisioner KPK dua periode berturut-turut, 2007-2009 dan 2009-2011.
Pria kelahiran Kediri, Jawa Timur, 3 November 1945 ini sejatinya adalah seorang anggota Polri. Dengan pangkat terakhir bintang dua sebagai Inspektorat Jenderal Polisi. Dengan masa dinas selama 30 tahun di Kepolisian, loyalitas dan integritas seorang BSR tak perlu kita ragukan. Atas pengabdiannya itu BSR banyak mendapatkan bintang jasa dan penghargaan. Di antaranya, Satya Lencana Kesetiaan, Satya Lencana Dwidya Sista, Bintang Bhayangkara Nararya, Bintang Yudha Dharma Nararya (1999), Bintang Bhayangkara Pratama (1999).
Setelah pensiun dari Kepolisan pada 15 Juli 2000, bapak empat orang anak ini tidak lantas berdiam diri. Kehausannya akan ilmu pengetahuan membuat BSR kembali ke dunia kampus untuk mengambil gelar doktoral yang akhirnya diperoleh pada tahun 2002. Setelah menamatkan S3, kegiatan mengajar BSR sebagai dosen banyak menyita waktu. Dari mengajar di Universitas Bina Nusantara (4 tahun), mengajar di Universitas Negeri Jakarta, dan di bekas kampusnya PTIK, hingga menjabat sebagai Rektor Universitas Bhayangkara.
Sampai akhirnya pada 2007 BSR memutuskan untuk mengikuti seleksi calon pimpinan KPK periode 2007-2009. Saat itu suami dari Sugiharti ini mengusung empat rambu pemberantasan korupsi, yaitu pemberantasan korupsi dalam bingkai hukum; tidak hanya represif, tapi juga membongkar akar masalah korupsi; urusan pemberantasan korupsi menjadi urusan semua kalangan; dan pengembalian kerugian negara.
Di ruang Komisi III DPR RI, Irjen Pol. (Purn.) Dr. Bibit Samad Rianto, MM., akhirnya mendapat kepercayaan untuk menempatkan posisi satu dari lima kursi pimpinan KPK. Di KPK, mantan Kapolda Kalimantan Timur (1997-2000) itu menjabat sebagai wakil ketua yang membawahi bidang penindakan serta pengawasan internal dan pengaduan masyarakat.
Di usianya yang terbilang senja (74 tahun), mantan Wakapolda Jawa Timur (1997) ini kembali mendapat kepercayaan dari pemerintah untuk menduduki Ketua Satuan Tugas (Satgas) Dana Desa. Purnawirawan Polisi yang sempat menjadi Wakil Asisten Perencanaan Kapolri pada 1996, dilantik sebagai Ketua Satgas Dana Desa oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, di Kantor Kementerian Desa PDTT, Jakarta pada Rabu 5 Juli 2017.
Pasca pelantikan BSR mengatakan, Satgas yang dipimpinnya berperan penting karena memiliki keinginan kuat membangun desa berintegritas. Dirinya akan terus berupaya menutup lahan korupsi dengan memperbaiki moral, memperkuat sistem, dan memperkuat budaya taat aturan.
“Kita akan cari tahu akar masalah di desa apa, apa penyakit moralnya. Kita akan evaluasi. Kemudian internal Satgas akan rumuskan aturan dan juga memperkuat penelitian,” tegas Bibit yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Dana Desa.
Pada laman resmi satgas.kemendesa.go.id, BSR menyebutkan “Adanya potensi dan kekhawatiran terjadinya penyelewengan dana desa, baik oleh pemerintah daerah maupun aparat desa. Untuk itu Satgas dana desa akan memberikan masukan pada Menteri agar membuat sebuah sistem dan aturan yang tidak memungkinkan terjadinya sebuah pelanggaran. Selain itu, Satgas dana desa juga akan menggerakkan masyarakat untuk turut mengawasi serta mendorong aparat desa agar transparan.”
Pewarta: Djali Achmad
Editor: Djali Achmad
Referensi: KPK, Kemendesa PDTT, Wikipedia
