Menu

Mode Gelap
Sepenting Apa Skoring Indeks Desa Membangun (IDM)? Beberapa Data IDM Kemendes Terdapat Yang Tidak Konsisten Mengapa Baksos TNI/Polri Ke Desa Tidak Masuk Variabel Penilaian IDM Kemendes? Peroleh 885 Juta, Desa Sungai Benuh Jambi Tetap Berstatus Desa Sangat Tertinggal Profil Desa Paling Sangat Tertinggal di Indonesia

Dinamika · 28 Apr 2021 16:05 WIB ·

Kemendes Harus Dapat Jawab Soal Desa Secara Akurat


Kemendes Harus Dapat Jawab Soal Desa Secara Akurat Perbesar

Jurnaldesa.id – Bogor | Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menghadiri Sosialisasi Kebijakan Pendampingan Desa di Padjajaran Hotel, Kota Bogor, Rabu (28/4/2021).

Dalam arahannya, Gus Menteri, sapaan akrabnya mengatakan, Kementerian Desa itu bisa eksis jika bisa menjawab berbagai pertanyaan dari manapun tentang desa.

“Semakin kita bisa menjawab pertanyaan tentang desa secara akurat maka Kementerian Desa akan semakin eksis,” kata Gus Menteri.

Dia mengatakan, Kemendes itu miliki dua peran, yaitu Koordinatif dan peran implementatif.

Soal Dana Desa yang jumlahnya Rp72 Triliun, Kemendes hanya miliki fungsi koordinatif dan tidak bisa bertindak atau memberi sanksi kepada Kepala Desa yang tidak melaksanakan Dana Desa sesuai dengan peruntukkan.

Olehnya, Kemendes berharap dengan RUU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang salah satu poinnya soal Dana Desa.

“Kita berharap semua regulasi soal Dana Desa ini nantinya terangkum dalam RUU ini, termasuk sisipkan soal sanksi hingga Kemendes bisa berikan sanksi bagi desa yang tidak laksanakan Dana Desa sesuai peruntukkan,” kata Gus Menteri.

Gus Menteri meminta para pendamping desa untuk terus berupaya meningkatkan profesionalitas dan kualitas kinerja. Sebab menurutnya, keberhasilan program-program yang dilaksanakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tidak lepas dari kontribusi para pendamping desa.

“Kunci keberhasilan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi salah satunya ada pada pendamping (desa). Itulah makanya saya selalu mengatakan, pendamping desa ini anak tunggalnya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi,” ujarnya.

Gus Menteri mengatakan, pendamping desa tidak hanya bertugas untuk mendampingi proses pembangunan di perdesaan, namun juga mendampingi pembangunan di daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi.

Olehnya, Pendamping Desa nantinya juga harus mampu menjawab pertanyaan apapun mengenai desa dengan syarat harus miliki data yang valid tentang desa.

“Data Desa harus bisa dibenahi agar pendamping profesional desa bisa beri kontribusi positif dengan catatan diberikan kemudahan untuk lakukan pendataan,” kata Gus Menteri.

Data valid ini jadi bukti eksistensi Kemendes PDTT dan Pendamping Desa untuk memberi jawaban kebutuhan informasi mengenai desa.

Olehnya, Gus Menteri meminta kepada BPSDM Kemendes untuk mengajak Koordinator Provinsi untuk mendiskusikan Petunjuk Teknis agar Tim Pendamping Profesional di semua level bisa bekerja maksimal untuk pembangunan desa.

Turut dampingi Gus Menteri, Kepala BPSDM, Jajang, Staf Khusus Nasrun Annahar dan Kepala Pusat PPMD Yusra. LIN

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 2 kali

Baca Lainnya

Sepenting Apa Skoring Indeks Desa Membangun (IDM)?

25 Juli 2022 - 13:37 WIB

Desa Peliatan

Beberapa Data IDM Kemendes Terdapat Yang Tidak Konsisten

22 Juli 2022 - 19:32 WIB

IDM 2021

Mengapa Baksos TNI/Polri Ke Desa Tidak Masuk Variabel Penilaian IDM Kemendes?

21 Juli 2022 - 17:43 WIB

Baksos Korem 132/Tadaluko

Peroleh 885 Juta, Desa Sungai Benuh Jambi Tetap Berstatus Desa Sangat Tertinggal

20 Juli 2022 - 05:35 WIB

Desa Sungai Buluh

Profil Desa Paling Sangat Tertinggal di Indonesia

18 Juli 2022 - 19:36 WIB

Desa Diyoudimi

Akses Internet dan Jalan Aspal Belum Ada, Kurulimbu Selatan NTT Naik Status

15 Juli 2022 - 18:02 WIB

IDM Kemendes PDTT
Trending di Artikel